Visi dan Misi.
Visi : “ Meningkatkan Peran Kelembagaan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Konstruksi Berbasis Kompetensi Kerja yang Berkualitas dan Siap Bersaing di Pasar Kerja“

Misi:

  1. Bembentuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) APTAKINDO di Provinsi bersama Badan Pimpinan Provinsi APTAKINDO yang telah menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (MUSPROV) .
  2. Melaksanakan Pendidikan Pelatihan dan/atau Pembekalan dengan uji kompetensi Berseertifikat Pelatihan Kompetensi Kerja bagi orang maupun perseorangan yang bekerja di perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan konstruksi dan/atau pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi konstruksi sesuai dengan Perundang Undangan dan Peraturan yang berlaku
  3. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Pembekalan yang diakhiri dengan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat berdasarkan SKKNI bagi tenaga pelaksana dan/atau pekerja konstruksi (tenaga terampil dan ahli).
  4. Melakukan Pelatihan bagi Instruktur dan/atau Assesor yang bersertifikat sesuasi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) maupun Kerangka Kualifikasi Kompetensi Indonesia (KKNI) dibidang konstruksi umum yang bekerja sama dengan instansi terkait.

Tujuan
Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan/atau Pembekalan Tenaga Kerja agar terlatih yang bekerja sama dengan Asosiasi Profesi dan/atau Institusi Pendidikan/Diklat untuk badan usaha maupun orang perorangan yang mempunyai keterampilan dan keahlian dengan berdasarkan kepatutan dan keilmuan sesuai dengan bidangnya yang diakhiri dengan pengujian.

  1. Berkiprah dalam era globalisasi dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional dan Internasional serta menjungjung tinggi “SAPTA ETIKA APTAKINDO”
  2. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan, LembagaLembaga, Institusi dan Perguruan Tinggi yang sesuai
    dibidang teknologi dan informasi, dalam arti yang seluasluasnya baik didalam maupun diluar negeri
  3. Membina hubungan yang baik dan serasi dengan dunia usaha dan industri dan/atau penyedia maupun pengguna jasa konstruksi serta Instansi Pemerintah Pusat Dan Provinsi/Daerah , BUMN/BUMD dan/atau Swasta.